Bupati Tak Temui Massa, Aksi Mahasiswa di Kantor Bupati Muaro Jambi Memanas, Soroti Transparansi Anggaran hingga Dugaan Pengaturan Proyek

MUARO JAMBI, Bulletin27.com – Sejumlah mahasiswa, masyarakat, dan komunitas menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Muaro Jambi, Senin (27/7/2026). Mereka menyampaikan berbagai tuntutan terkait tata kelola pemerintahan, transparansi anggaran, hingga persoalan lingkungan di Kabupaten Muaro Jambi.

Aksi berlangsung sejak siang hari. Massa mengaku kecewa karena Bupati Muaro Jambi, Wakil Bupati, maupun Sekretaris Daerah tidak berada di lokasi untuk menemui mereka. Ketegangan sempat terjadi ketika pintu aula Kantor Bupati ditutup saat sejumlah mahasiswa hendak masuk ke dalam gedung.

Sebagai bentuk protes, massa membakar ban bekas di halaman depan Kantor Bupati. Dalam orasinya, mahasiswa mendesak Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi agar lebih transparan dalam penggunaan anggaran daerah.

Massa aksi juga menyampaikan dugaan adanya seseorang berinisial R yang disebut sebagai kerabat bupati dan diduga memiliki peran dalam pengaturan proyek di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Muaro Jambi. Dugaan tersebut merupakan pernyataan massa aksi dan belum mendapat tanggapan dari pihak yang disebutkan.

Koordinator aksi dari Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah (DEMFASNA), Adiansyah, menyebut masih banyak persoalan yang dinilai belum terselesaikan di Kabupaten Muaro Jambi. Mulai dari infrastruktur, pendidikan, pelayanan kesehatan, pengelolaan sampah, hingga tata kelola pemerintahan.

Mahasiswa juga menyoroti dugaan praktik dinasti kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Menurut mereka, kondisi tersebut berpotensi memengaruhi prinsip pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan publik.

“Hari ini pemerintah Kabupaten Muaro Jambi tidak ada di kantor, termasuk wakil maupun sekda, sehingga tidak menemui kami,” kata Adiansyah dalam orasinya.

Setelah menunggu selama beberapa jam, massa akhirnya ditemui Anggota Komisi XII DPR RI dari Daerah Pemilihan Jambi, Syarif Fasha, yang saat itu berada di Muaro Jambi dalam agenda reses dan sosialisasi pengurangan sampah. Pertemuan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Muaro Jambi, Budihartono.

Dalam dialog itu, mahasiswa menyampaikan sejumlah persoalan yang mereka nilai belum mendapat penyelesaian, di antaranya keberadaan stokpile batu bara, sengketa lahan perusahaan, serta dugaan pencemaran lingkungan akibat aktivitas industri di Kabupaten Muaro Jambi.

Adiansyah mengatakan berbagai persoalan lingkungan yang terjadi selama ini belum memperoleh perhatian dan penyelesaian yang konkret dari pihak terkait.

Mahasiswa meminta Komisi XII DPR RI memberikan perhatian terhadap dugaan pencemaran lingkungan, termasuk pengelolaan limbah perusahaan dan kepatuhan terhadap dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Menanggapi aspirasi tersebut, Syarif Fasha mengatakan DPR RI berkewajiban mendengar setiap masukan dari masyarakat.

“Adik-adik semua adalah bos kami. Tanpa masyarakat, kami tidak ada. Karena itu kami wajib mendengar dan menerima setiap aspirasi yang disampaikan,” ujar Fasha.

Politikus Partai NasDem itu menjelaskan, Komisi XII DPR RI membidangi sektor energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, investasi, serta badan informasi geospasial. Karena itu, persoalan lingkungan yang disampaikan mahasiswa akan menjadi perhatian komisi.

Namun, Fasha meminta setiap laporan disertai data dan bukti yang jelas agar dapat ditindaklanjuti secara konkret.

“Kalau ada perusahaan yang diduga mencemari lingkungan, sampaikan objeknya secara jelas. Perusahaannya apa, bentuk pelanggarannya apa, sehingga bisa kami tindak lanjuti bersama Kementerian Lingkungan Hidup,” katanya.

Ia juga membuka ruang komunikasi langsung dengan mahasiswa dan masyarakat apabila memiliki data atau temuan terkait persoalan lingkungan di Kabupaten Muaro Jambi.

“Kalau ada temuan dan data dari adik-adik mahasiswa, silakan langsung dibawa ke Senayan agar kita pelajari dan tindak lanjuti,” ujar Fasha.

Usai dialog tersebut berakhir, Sekretaris Daerah Muaro Jambi Budihartono tidak menyampaikan pernyataan kepada massa aksi mengenai berbagai aspirasi yang telah disampaikan.